Ringkasan Artikel

RingkasanArtikel ke 10

Rekonstruksi Makna Permusyawaratan

OLEH FAROUK MUHAMMAD

          Pancasila sebagai roh bangsa Indonesia Merdeka sila-silanya tidak lahir begitu saja tetapi melalui penemuan dan pemaknaan yang mendalam.

            Dewasa ini 15 tahun setelah amandemen UUD 1945 dirasakan kebutuhan untuk menghadirkan kembali MPR  sebagai lembaga “permusyawaratan “ yang dijiwai  “hikmat kebijaksanaan “ hal ini dipekuat oleh keputusan MPR  sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengubah, menetapkan, dan menafsirkan UU 1945 merumuskan kembali perencanaan pembagunan  model GBHN penataan kembali wewenang Mahkamah konsitusi dalam menguji undang undang serta penguatan kewenangan DPP sebagai lembaga perwakilan  (legislatif).

            Kemajuan bangsa Indonesia kita ini tidak mampu di representasikan secara optimal hanya oleh wakil

rakyat yang dipilih melalui   mekanisme pemilu.Untuk itu keberadaan MPR sebagai          perwakilan seluruh elemen bangsa  dihidupkan kembali.

            Sistem parlemen di sejumlah negara juga tidak menabukan anggota yagn diangkat atas pertimbangan keterwakilan dalam pengambilan keputusan .Seperti pada parlemen jermen selain bundestang  (DPR) dan bundestrat (dewan utusan negara bagian Terdapat  Bundesversammlung ). Demikian juga dengan sistem parlemen malasya yang terdiri dari Dewan negara Malaysia. Dewan negara malaysia berjumlah 70 senator; 26 dipilih oleh majelis legislatif negara bagian dengan dua senator untuk setiap negara bagian , yang ke 44 anggota lainnya ditunjuk oleh yang dipertuan Agung.