Ringkasa Artikel ke 9

Tata Ulang Pengawasan Obat

Oleh SAMPURNO

Obat dalam kehidupan manusia berpern penting . Bahkan pada kondisi tertentu manusia menjadi bergantung kepada obat.

Sepuluh tahun terakhir sistem pengawasan obat di Indonesia tidak berjalan efektif sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat luas.Pengawasn obat pada dasarnya mencakup dua aspek yang harus berlangsung terintegrasi ,yakni pengawasan premarket (sebelum produk diizinkan beredar )  dan postmarket ( setelah produk beredar ). Pengawasan premarket di Indonesia menjadi tanggung jawab BPOM  yang memiliki komite Nasional, terutaa untuk mengevaluasi obat- obat inovasi baru. Prosedur atau tata cara evaluasi sebelum obat diizinkan beredar umumnyaa sudah menggunakan standar Internasional.

Di Jakarta opoteker yang bekerja  penuh waktu di apotek hanya 24% .sebagian besar apotek  BUMN 

selebihnya bekerja paruh waktu .Akibat lemah nya praktik profesi apoteker di apotek tidak lebih hanya sebagai pedagang ritel yang tidak memberikan perlindungan kepada konsumen.

Untuk menertibkan pelayanan obat yang sembraut ini ,langkah utama yang harus dilakukan adalah memperkuat legal base yakni perlunya UU tentang pengawasan obat dan makanan. Namun ,pembuatan UU tersebut tidaklah mudah dan akan membutuhkan waktu yang lama .Sebagai langkah antara dapat dapat diperlakukan  Peraturan Presiden tentang pengawasan obat dan makanan yang merevitalisasi  peran ,wewenang ,dan tanggung jawab badan POM dalam pengawasan dari hulu sampai ke hilir.