Ringkasan Artikel

Ringkasan artikel ke-2

Kompas,Rabu,27 Juli 2016

Revolusi, Kudeta, Rekonsiliasi

OLEH: IWAN GARDONO SUJATMIKO

Sosiolog,Pengajar FISIF UI

            Masih teriang di benak kita, tuntutan pemintaan maaf Presiden pada korban G30S/PKI dan ’’vonis’’ Internasional People’s Tribunal 1965, yang menghasilkan berbagai perdebatan dan analisis. Kasus di Indonesia menunjukkan, pemimpin PKI konsisten melaksanakan perebutan kekuasaan dengan kekerasan. PKI  yakin akan kebenaran ideologi komunisme, sebaliknya pihak anti PKI menolak dan  melawan karena mereka yakin komunisme merupakan ideologi yang salah dan berbahaya.Jika kita melihat yang terjadi di Indonesia perebutan kekuasaan oleh PKI dimulai pada tahun 1948 yang di mulai di Madiun tetapi digagalkan Divisi  Siliwangi pasukan TNI Jawa Timur dan Jawa Tengah.

            Srategi perebutan kekuasaan menjelang tahun 1965 dilakukan melalui beberapa pola.

Pertama, gerakan dengan menggalang buruh, tani,  dan petani guna persiapan perang saudara. Pola kedua melalui  kudeta proxy dengan menggunakan jaringan tentara PKI  dan menyiapkan 2000 sukarelawan PKI. Pola ketiga merupakan pola yang baru dimana PKI membonceng tokoh non-komunis,yakni Soekarno dalam payung ideologi Nasakom.            Pembunuhan massal di Indonesia tahun 1965 dengan jumlah  korban 78.000-2juta orang dimana pihak komunis yang menjadi korban.jika revolusi berhasil maka, korban akan jatuh lebih banyak seperti yang terjadi di negara komunis.Berkaitan dengan hal ini, sebenarnya pemerintah perlu memberikan penghargaan pada pihak anti PKI yang telah berjasa mencegah pengomunisan di  Indonesia.

            Melalui pembahasan di atas tak benar jika pihak non-PKI  meminta maaf pada PKI atau anggotanya.Yang harus minta maaf adalah para pemimpin atau tokoh PKI  yang masih ada,karena mencoba menerapkan ideologi komunisme.

            Saat ini yang perlu didukung adalah upaya peningkatan integrasi mantan anggota PKI dan keluarganya ke masyarakat.Analisis di atas kiranya memberikan pemahaman yang jelas dan pemaknaan baru bagi sejarah Indonesia.